Cuplikan yang ada dalam POS UN 2015
PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR 0031/P/BSNP/III/2015
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
I. PENGERTIAN
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C.
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
3. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C.
4. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
6. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah
satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.
8. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB,
SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
9. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UN
Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
10. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta
didik yang berhalangan mengikuti UN Utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah Pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.
11. UN Perbaikan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk
peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan
Program Paket C yang mencapai kompetensi lulusan dengan kategori kurang pada suatu mata pelajaran.
12. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
13. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PK dan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.
15. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
16. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Bahan UN adalah naskah soal, kaset/compact disk (CD) listening
comprehension (LC), lembar jawaban UN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas pengawas.
18. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah
surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
20. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN yang ditetapkan oleh BSNP.
21. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
22. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
23. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
24. Perguruan tinggi adalah Perguruan tinggi Negeri yang ditetapkan oleh
BSNP sebagai koordinator pemindaian LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
27. Pendistribusian bahan UN adalah rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses pengiriman, penyerahan dan penerimaan, serta penyimpanan bahan UN yang terjamin keamanan, kerahasiaan dan ketepatan waktu dan tempat tujuan.
28. Titik simpan akhir di provinsi adalah gedung yang terletak di ibukota provinsi atau kota lain yang ditetapkan yang disewa atau dimiliki perusahaan percetakan yang dijadikan tempat untuk menyimpan dan serah terima bahan UN dari percetakan ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
29. Titik simpan transit di Kabupaten/Kota adalah tempat di
Kabupaten/Kota atau tempat lain yang memenuhi persyaratan keamanan dan kerahasiaan yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bahan UN dari Panitia UN Tingkat Provinsi ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.
30. Panitia Pengadaan Provinsi adalah panitia pengadaan barang dan jasa untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN di setiap provinsi yang dibentuk oleh Balitbang Kemdikbud berdasarkan usulan dari Panitia UN Tingkat Provinsi.
untuk lebih jelasnya, silahkan download disini : DOWNLOAD POS UN 2015
Ditulis Oleh : Admin
Artikel DOWNLOAD POS UN 2015, diterbitkan oleh Kasturi. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste / menyebar-luaskan artikel ini, namun anda harus meletakkan sebagai sumbernya.
trims infonya
ReplyDelete